Dasar Hukum dan Tata Kerja

1. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
2. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja (SKK) di bidang peternakan;
4. Pelaksanaan pelatihan fungsional dibidang peternakan bagi aparatur;
5. Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
6. Pelaksanaan pelatihan profesi dibidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur;
7. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang peternakan;
8. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan;
9. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;
10. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan peternakan swadaya;
11. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang peternakan;
12. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan dibidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur;
13. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
14. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
15. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pelatihan peternakan;
16. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
17. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;